Anggota Fraksi PKS Walk Out di Paripurna

    Anggota Fraksi PKS Walk Out di Paripurna
    Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek yang diwarnai Walk Out oleh salah satu anggota fraksi PKS

    Trenggalek - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek yang membahas terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) nomor 22 tentang pembentukan dana cadangan Pemilu tahun 2024 diwarnai Walk Out dari salah satu anggota Fraksi PKS, yakni Alwi Burhanudin.

    Alwi berpendapat, bahwa pembentukan dan cadangan itu kurang sesuai dengan Undang - Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pemgelolaan keuangan daerah pasal 84, yakni pembentukan dana cadangan itu harus diambilkan dari dana surplus.

    " Kalau memang ada surplus anggaran baru bisa buat dana cadangan, " ucapnya, Rabu (19/10/2022).

    Alwi menuturkan, masukan yang disampaikan di rapat paripurna tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik." Saya memutuskan untuk keluar saat rapat paripurna berlangsunh, " imbuhnya.

    Politisi PKS ini beranggapan jika di tahun 2023 mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek sudah mendapat dan hibah dari pemerintah daerah.Bisa dikatakan dan hibah tersebut sudah dirunning.Sehingga tidak perlu lagi ada dana cadangan yang lain.

    " Jika ini dipaksakan bisa bertentangan dengan undang - undang 24 dan PP 12 tahun 2019, " ungkapnya.

    Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat, Mugianto menyebut jika Walk Out itu sah - sah saja, karena itu bagian dari demokrasi.

    " Beda pendapat itu sah - sah saja, termasuk menyalahkan pembentukan dana cadangan bertentangan dengan aturan yang ada, " jelas Kang Obeng sapaan akrabnya memungkasi (ags).

    trenggalek
    Agus Riyanto

    Agus Riyanto

    Artikel Sebelumnya

    Dana Cadangan Pemilu Trenggalek 2024 Dianggarkan...

    Artikel Berikutnya

    Gandeng MAXXI Tani, Bupati Trenggalek :...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVny Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Pendidikan Gratis untuk Indonesia, Harapan yang Ada di Pemerintahan Prabowo
    Rapat Koordinasi dan Diskusi Pelanggaran HAM di Papua Pegunungan, Kasdim Jayawijaya: Harus Dipahami dan Diselesaikan
    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani: Pak SBY Akan Hadir di Pelantikan Prabowo-Gibran

    Ikuti Kami