DPRD Trenggalek : APBD 2023 Ada Kenaikan 4 Persen

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar sidang paripurna membahas terkait APBD Tahun Anggaran 2023 di Graha Paripurna DPRD setempat, Selasa (20/9/2022) siang.

Usai menggelar sidang paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono mengatakan, APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sekitar 4 persen atau setara Rp 75 miliar, dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Presiden 2024, Komunitas Petani Sayur Kab. Lambar Deklarasi Dukungan

" APBD Tahun Anggaran 2023 belum menyentuh angka Rp 2 triliun.Tepatnya Rp 1, 9 triliun, " ucapnya.

Agus menuturkan, kenaikan angka sebesae Rp 75 miliar tersebut ada belanja yang dikeluarkan, yang tidak ada di tahun sebelumnya.Antara lain, cicilan hutang, yakni Rp 50 miliar dan dana cadangan Pilkada Rp 15 miliar.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Paling Berpeluang jadi Presiden 2024-2029

" Meski ada kenaikan Rp 75 miliar, namun yang Rp 65 miliar untuk membayar hutang dan dana cadangan Pillkada serta dana cadangan untuk penyertaan modal, " imbuhnya.

Politisi PKS ini berharap di tahun 2023 bisa memprioritaskan kegiatan dan efisiensi untuk belanja yang bersifat rutin dan non modal.

Baca juga: Tony Rosyid: Bagi Puan, Kalahkan Ganjar Itu Mudah

" Nanti akan kita bahas bersama Banggar secara detail dan selanjutnya akan dikaji oleh komisi - komisi, " ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara menyampaikan, meskipun ada peningkatan di APBD Tahun Anggaran 2023, namun peningkatannya dianggap belum maksimal.

Baca juga: Ilham Bintang: Tiga Parpol Koalisi Menguak Pemberontakan Konstitusi

" Tahun ini kita menadapat bantuan dari PEN, dan tahun depan meskipun kondisinya tidak seperti tahun ini, kita sudah bisa memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Trenggalek, " ungkapnya.

Selanjutnya, masih kata Syah Nata, juga ada penambahan belanja modal jalan dan sebagainya.Sehingga, kedepannya infrastruktur di Trenggalek bisa lebih baik lagi.

Baca juga: Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024

" Ada pengeluaran yang lumayan besar, yakni Rp 3 miliar.Kami akan bermusyawarah dengan DPRD untuk mencari solusi, " tutupnya (ags).